Analisa Hukum: Pemilik Manfaat Korporasi
1. Pengertian Pemilik Manfaat
Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) adalah orang perseorangan (natuurlijk person) yang memiliki kontrol nyata atas suatu korporasi dan/atau menerima manfaat dari korporasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Memiliki hak untuk menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas;
- Memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi;
- Berhak atas dan/atau menerima manfaat ekonomi dari korporasi;
- Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi;
- Memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Pelaporan Pemilik Manfaat Korporasi.
Catatan penting: Pemilik manfaat selalu orang perseorangan, bukan badan hukum (rechtpersoon).
2. Pemilik Manfaat vs Subjek Hukum Korporasi
Korporasi merupakan subjek hukum, dapat berbadan hukum (mis. PT, Yayasan, Koperasi) maupun tidak berbadan hukum (mis. CV, Firma). Pemilik manfaat adalah subjek hukum yang memiliki kontrol dan/atau kepemilikan ekonomi, sedangkan korporasi adalah badan hukum atau kumpulan orang/kekayaan yang terorganisasi.
Dengan demikian, pemilik manfaat adalah orang yang berada di belakang struktur korporasi; korporasi tetap bertindak sebagai subjek hukum independen dalam hukum perdata dan administratif.
3. Peran Notaris dalam Pemilik Manfaat
- Akta Pendirian Korporasi: selalu dibuat oleh Notaris; mencatat seluruh informasi pemegang saham, organ pengurus, dan struktur pengendalian.
- Pelaporan Pemilik Manfaat: berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Permenkumham No. 15 Tahun 2019, Notaris bertanggung jawab menyampaikan informasi tentang pemilik manfaat korporasi ke Kementerian Hukum dan HAM. Notaris dapat mengetahui pemilik manfaat dari akta pendirian, RUPS atau dokumen internal korporasi, dan kuasa yang diberikan oleh para pendiri atau pemegang saham.
4. Pemilik Manfaat “Nominee”
Nominee adalah orang atau entitas yang tercatat sebagai pemegang saham tetapi tidak memiliki kontrol nyata atas korporasi. Pemilik manfaat sejati tidak selalu tercatat dalam akta, terutama jika menggunakan nominee. Rekomendasi praktik: Pemilik manfaat harus dicatat secara sah dalam akta, misalnya sebagai pemegang saham PT, agar transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi terpenuhi.
5. Kontrol Tanpa Kepemilikan Ekonomi
Pemilik manfaat tidak harus menerima keuntungan ekonomis. Yang menentukan status pemilik manfaat adalah kontrol nyata terhadap korporasi, termasuk hak mengangkat/memberhentikan organ korporasi.
Contoh:
- Pembina Yayasan yang mengendalikan keputusan strategis walaupun tidak menerima dividen atau keuntungan langsung.
- Investor pengendali yang memiliki voting rights signifikan tapi tidak menarik keuntungan finansial secara langsung.
6. Dasar Hukum dan Regulasi
- Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018: mengatur kriteria dan kewajiban pelaporan pemilik manfaat; memberikan definisi resmi pemilik manfaat bagi semua jenis korporasi.
- Permenkumham No. 15 Tahun 2019: menetapkan Notaris sebagai pihak yang bertanggung jawab menyampaikan informasi pemilik manfaat ke pemerintah; memastikan kepatuhan administratif dan transparansi struktur korporasi.
- KUHPerdata & UU Perseroan: menegaskan bahwa pemegang saham dan pengurus yang memiliki kontrol nyata adalah subjek hukum; struktur pengendalian korporasi dapat menjadi dasar tanggung jawab hukum dan hak klaim.
7. Kesimpulan Hukum
- Pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang memiliki kontrol nyata dan/atau hak ekonomi atas korporasi, termasuk mereka yang tidak menerima keuntungan langsung tetapi berwenang mengangkat/memberhentikan organ korporasi.
- Notaris berperan penting dalam mengidentifikasi dan melaporkan pemilik manfaat berdasarkan akta pendirian dan dokumen internal.
- Pemilik manfaat tidak boleh disamarkan melalui nominee, dan sebaiknya tercatat dalam akta untuk memenuhi ketentuan PP 13/2018 dan Permenkumham 15/2019.
- Kepatuhan terhadap regulasi pemilik manfaat mengikat secara hukum, baik untuk tujuan pengawasan pemerintah maupun untuk mencegah praktik pencucian uang dan penipuan korporasi.
Lanjutkan Membaca
Artikel ini merupakan bagian dari ADIABEL – Reading Room, ruang reflektif tentang hukum perdata dan praktik kenotariatan.
1. Definition of Beneficial Owner
Beneficial Owner is an individual (natuurlijk person) who has actual control over a corporation and/or derives benefits from it, directly or indirectly. Key characteristics include:
- Has the right to appoint or dismiss directors, commissioners, managers, supervisors, or advisors;
- Has the ability to control the corporation;
- Entitled to and/or receives economic benefits from the corporation;
- Is the true owner of the corporation's funds or shares;
- Meets the criteria set forth in Presidential Regulation No. 13 of 2018 on Corporate Beneficial Owner Reporting.
Important note: Beneficial owners are always individuals, not legal entities (rechtpersoon).
2. Beneficial Owner vs Corporate Legal Entity
Corporation is a legal entity, can be a legal entity (e.g., PT, Foundation, Cooperative) or non-legal entity (e.g., CV, Firma). Beneficial owner is the legal subject who has control and/or economic ownership, whereas corporation is a legal entity or organized collection of persons/assets.
Thus, the beneficial owner is the individual behind the corporate structure; the corporation remains an independent legal subject under civil and administrative law.
3. Notary’s Role in Beneficial Owner Identification
- Incorporation Deed: always made by Notary; records all shareholders, management organs, and control structure.
- Beneficial Owner Reporting: based on Article 7 paragraph (1) of Minister of Law and HAM Regulation No. 15 of 2019, Notary is responsible for submitting information about corporate beneficial owners to the Ministry of Law and Human Rights. The Notary may identify beneficial owners from incorporation deed, shareholders’ meeting documents, or powers granted by founders or shareholders.
4. Beneficial Owner “Nominee”
Nominee is a person or entity registered as a shareholder but does not have actual control over the corporation. True beneficial owners are not always recorded in the deed, especially if using nominees. Practical recommendation: beneficial owners should be legally recorded in the deed, for example as PT shareholders, to ensure transparency and compliance with regulations.
5. Control Without Economic Ownership
Beneficial owners do not necessarily receive economic benefits. The determining factor is actual control over the corporation, including rights to appoint/dismiss corporate organs.
Example:
- Foundation supervisor controlling strategic decisions even without receiving dividends or direct profits.
- Controlling investor with significant voting rights but not taking financial gains directly.
6. Legal Basis and Regulations
- Presidential Regulation No. 13 of 2018: regulates criteria and reporting obligations for beneficial owners; provides official definition for all types of corporations.
- Minister of Law and HAM Regulation No. 15 of 2019: establishes Notary as the party responsible for reporting beneficial owner information to the government; ensures administrative compliance and transparency of corporate structure.
- Civil Code & Company Law: confirms shareholders and managers with actual control as legal subjects; corporate control structure can be the basis for legal responsibility and claim rights.
7. Legal Conclusion
- Beneficial owners are individuals with actual control and/or economic rights over a corporation, including those who do not directly receive profits but have authority to appoint/dismiss corporate organs.
- Notaries play a crucial role in identifying and reporting beneficial owners based on incorporation deeds and internal documents.
- Beneficial owners must not be hidden through nominees and should ideally be recorded in deeds to comply with PP 13/2018 and Permenkumham 15/2019.
- Compliance with beneficial owner regulations is legally binding, both for government oversight and to prevent money laundering and corporate fraud.
Continue Reading
This article is part of ADIABEL – Reading Room, a reflective space on civil law and notarial practice.