Executive Summary
Reformasi perizinan Indonesia memasuki fase strategis melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, yang menggantikan PP 5 Tahun 2021 dan memperkuat kerangka risk-based licensing sebagai fondasi tata kelola ekonomi nasional.
Regulasi ini menegaskan prinsip proporsionalitas, efisiensi pengawasan, serta penguatan digital governance melalui OSS RBA, sekaligus mendorong harmonisasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
Kajian hukum dan analisis akademik menunjukkan bahwa PP 28/2025:
Selaras secara hierarkis dengan UU Cipta Kerja, UU Administrasi Pemerintahan, dan prinsip good governance, sehingga memperkuat legitimasi kebijakan.
Memberikan kepastian hukum lebih tinggi dibanding rezim PP 5/2021, terutama melalui penyempurnaan klasifikasi risiko dan kewajiban standar teknis.
Menyederhanakan proses perizinan risiko rendah–menengah, sekaligus meningkatkan akurasi dan akuntabilitas pada sektor risiko tinggi.
Mempertegas kedudukan OSS RBA sebagai instrumen keputusan administrasi modern, berbasis data, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri (traceable).
Menetapkan skema sanksi administratif yang lebih proporsional dan efektif, sehingga memperkuat kepatuhan dan memberikan coercive effect yang terukur.
Namun, implementasi PP 28/2025 menghadapi tiga kelompok hambatan utama:
Hambatan Teknis OSS
Gangguan sistem dan konektivitas, integrasi data antar kementerian dan lembaga yang belum optimal, serta validasi otomatis yang belum seragam pada seluruh klasifikasi risiko.
Hambatan Kelembagaan
NSPK sektoral yang belum sepenuhnya harmonis, kapasitas dan literasi SDM daerah yang bervariasi, serta fragmentasi kebijakan akibat ego sektoral.
Hambatan di Tingkat Pelaku Usaha
Literasi digital dan pemahaman OSS yang masih terbatas, kesulitan dalam pemenuhan standar teknis, serta persepsi bahwa perizinan merupakan formalitas administratif semata.
Untuk menjawab tantangan tersebut, buku ini mengajukan lima pilar solusi strategis:
Penguatan OSS sebagai infrastruktur digital nasional melalui peningkatan kapasitas sistem, standardisasi API, serta penerapan auto-validation berbasis risiko.
Reformasi kelembagaan pusat dan daerah melalui penguatan NSPK, pengembangan Akademi PBBR, dan pembentukan Provincial Command Center sebagai pengendali mutu implementasi.
Pemberdayaan pelaku usaha melalui penyediaan wizard OSS, panduan nasional, compliance toolkit, serta klinik pendampingan UMKM.
Penguatan pengawasan berbasis risiko dengan prioritas pada sektor berisiko tinggi, pemanfaatan regulatory technology, dan digital audit trail.
Penyusunan Roadmap Nasional PBBR sebagai arah strategis harmonisasi regulasi, standardisasi data, dan konsolidasi digital governance jangka panjang.
Buku ini disusun dengan pendekatan integratif dan berbasis evidensi, yang mencakup analisis hukum mendalam, kajian akademik komprehensif, pemetaan hambatan implementasi, serta solusi praktis, taktis, dan strategis.
Didukung dengan policy brief siap distribusi, tabel, diagram, bagan visual, serta lampiran teknis yang aplikatif.
Dengan pendekatan tersebut, Risk-Based Licensing Indonesia 2025 diposisikan sebagai rujukan utama bagi regulator, akademisi, pelaku usaha, dan konsultan kebijakan dalam memahami, mengimplementasikan, serta mengoptimalkan PP 28 Tahun 2025 secara efektif.