Etika Jabatan Publik di Tengah Ekspansi Ruang Digital dan Media Sosial
PRO (Argumentasi Mendukung Pembatasan Etik di Media Sosial)
1. Menjaga Martabat Jabatan di Ruang Publik Digital
Notaris adalah jabatan publik, bukan influencer atau pelaku usaha bebas. Aktivitas media sosial yang tidak terkontrol berpotensi merendahkan wibawa jabatan dan menimbulkan persepsi komersialisasi kewenangan negara. Kode Etik berfungsi sebagai pagar moral digital agar Notaris tetap dipersepsikan sebagai pejabat umum yang netral dan bermartabat.
2. Mencegah Promosi Terselubung dan Persaingan Tidak Sehat
Di era digital, promosi sering disamarkan sebagai edukasi hukum berlebihan, konten personal bercampur jabatan, atau testimoni klien. Pembatasan etik mencegah praktik pemasaran terselubung, perang konten antar Notaris, dan degradasi profesi menjadi kompetisi popularitas.
3. Perlindungan Reputasi Profesi Secara Kolektif
Satu unggahan Notaris yang tidak pantas dapat merusak kepercayaan publik, mencoreng profesi secara kolektif, dan memicu laporan etik atau pidana. Kode Etik menjadi instrumen pencegahan risiko reputasional di era viral dan jejak digital permanen.
4. Sinergi dengan Hukum Positif
Perilaku digital Notaris tidak hanya tunduk pada Kode Etik, tetapi juga pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kode Etik berperan sebagai filter awal sebelum perilaku digital berujung pada pencemaran nama baik, ujaran kebencian, atau pelanggaran kesusilaan yang berimplikasi pidana.
KONTRA (Argumentasi Kritis atas Pembatasan Media Sosial)
1. Risiko Pembatasan Berlebihan terhadap Kebebasan Berekspresi
Media sosial adalah ruang berekspresi, berbagi pengetahuan, dan membangun literasi hukum masyarakat. Pembatasan yang terlalu ketat berpotensi membungkam peran edukatif Notaris dan menciptakan ketakutan digital.
2. Norma Etik Digital Masih Abstrak
Istilah seperti “menjaga martabat” atau “tidak pantas” kerap tidak memiliki parameter objektif, sehingga membuka ruang penegakan etik yang subyektif dan tidak seragam.
3. Kaburnya Batas Pribadi dan Jabatan
Tanpa batas yang jelas, setiap unggahan pribadi dapat ditarik ke ranah etik jabatan dan berpotensi menimbulkan over-regulasi kehidupan privat Notaris.
4. Potensi Etika Digunakan sebagai Alat Disipliner
Pelaporan etik berbasis media sosial dapat dipicu konflik personal dan berisiko menjadi alat tekanan profesional apabila tidak disertai pedoman yang tegas dan transparan.
Sintesis Kritis
Kode Etik Notaris harus tetap mengatur ruang digital dengan distingsi tegas antara akun pribadi dan representasi jabatan, parameter objektif promosi dan konflik kepentingan, serta perlindungan terhadap ekspresi edukatif. Etika digital bukan soal pelarangan, melainkan pengelolaan kehadiran secara bermartabat dan bertanggung jawab.
Kesimpulan Tegas
Di era digital, Kode Etik Notaris bukan untuk membungkam, tetapi untuk mengarahkan. Bukan untuk menghilangkan eksistensi Notaris di ruang publik, melainkan untuk memastikan setiap jejak digital tetap mencerminkan integritas jabatan publik.
Lanjutkan Membaca
Artikel ini merupakan bagian dari ADIABEL – Reading Room, ruang reflektif tentang etika profesi dan praktik kenotariatan di era kontemporer.
PRO (Arguments Supporting Ethical Restrictions in Digital Space)
The notarial office is a public office, not a platform for influencers or unrestricted commercial actors. Ethical limitations in social media serve to preserve the dignity of the office, prevent the commercialization of state authority, and protect the collective reputation of the profession.
Ethical rules function as a preventive filter aligned with positive law, particularly to mitigate risks of defamation, hate speech, and other digital misconduct with potential criminal implications.
CONTRA (Critical Perspectives)
Excessive restrictions may suppress freedom of expression, educational engagement, and legal literacy initiatives. Abstract ethical norms risk subjective enforcement, blurred boundaries between private life and public office, and the misuse of ethics as a disciplinary tool.
Synthesis and Conclusion
Digital ethics for Notaries should emphasize proportionality, clear distinctions between private and official representation, objective standards, and national consistency in enforcement. Ethics in the digital era are not about prohibition, but about responsible and dignified presence.
Continue Reading
This article is part of ADIABEL – Reading Room, exploring professional ethics and notarial practice in the digital age.