Hasil Ukur BPN dan Sengketa Pertanahan di PTUN

Analisis Teknis dan Administratif dalam Kompetensi Sengketa Pertanahan

1. Pendahuluan

Dalam praktik pertanahan, sering muncul pertanyaan: “Apakah Hasil Ukur yang dikeluarkan oleh petugas BPN dapat menjadi objek sengketa di PTUN?” Untuk memahami hal ini, penting melihat kategori sengketa pertanahan menurut Permen ATR No. 11 Tahun 2016, serta membedakan antara sengketa administratif dan sengketa privat.

2. Sengketa Pertanahan dan Kompetensi PTUN

2.1 Kewenangan PTUN

Sengketa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah perselisihan yang timbul akibat keputusan pejabat atau badan Tata Usaha Negara (TUN), misalnya keputusan terkait sertifikat tanah atau hak atas tanah yang dikeluarkan oleh BPN sebagai badan TUN. PTUN berwenang menangani keputusan administrasi negara yang merugikan pihak privat karena cacat prosedur, isi, atau wewenang pejabat.

2.2 Sengketa Pertanahan TUN

Sengketa TUN timbul dari keputusan yang mengandung kekurangan, misalnya:

• Dilakukan di bawah wewenang, tapi mengabaikan prosedur formal (procedural defect);
• Dilakukan sesuai prosedur, tapi isi bertentangan dengan hukum, moral, atau etika;
• Mengandung unsur paksaan, penipuan, kekhilafan, atau intervensi pihak ketiga;
• Memutuskan hanya sebagian urusan, sehingga menimbulkan ketidakadilan;
• Menambahkan syarat yang bukan wewenangnya;
• Wewenang pejabat tidak jelas, baik materi maupun urusan yang diputuskan.

3. Status Hasil Ukur BPN

3.1 Definisi dan Fungsi Hasil Ukur

Hasil Ukur adalah dokumen teknis yang dibuat oleh petugas BPN untuk menetapkan batas dan ukuran tanah. Tujuan utama adalah mendukung penerbitan sertifikat dan administrasi pertanahan.

3.2 Apakah Hasil Ukur Merupakan Produk TUN?

Menurut Dr. Udin Narsudin, Hasil Ukur tidak memenuhi syarat sebagai produk Pejabat TUN, karena dibuat oleh petugas teknis, bukan pejabat yang berwenang membuat keputusan administrasi final, bersifat teknis, bukan keputusan hukum yang mengikat pihak ketiga secara administratif.

3.3 Implikasi Hukum

Hasil Ukur tidak dapat menjadi objek sengketa di PTUN, walaupun menimbulkan perselisihan batas antar pemilik tanah. Sengketa batas yang timbul akibat Hasil Ukur bersifat perdata dan privat, sehingga kompetensinya berada di pengadilan negeri, bukan PTUN.

4. Contoh Kasus Naratif

4.1 Kasus Sengketa Batas Tanah

Dua tetangga A dan B bersengketa karena Hasil Ukur BPN menunjukkan batas berbeda dari tanda fisik di lapangan. Hasil Ukur tidak memiliki kekuatan keputusan TUN, sehingga tidak dapat diajukan ke PTUN. A dan B harus menyelesaikan sengketa melalui pengadilan negeri (perdata) atau mediasi BPN.

4.2 Kasus Keputusan TUN yang Cacat

Kepala BPN menerbitkan sertifikat baru tanpa mengikuti prosedur formal atau mengabaikan keberatan pihak yang berhak. Sertifikat ini dapat digugat di PTUN, karena ini adalah keputusan administrasi yang dikeluarkan pejabat TUN.

5. Kesimpulan Naratif

• Hasil Ukur BPN bersifat teknis, bukan keputusan TUN.
• Sengketa yang timbul akibat Hasil Ukur bukan objek PTUN, melainkan ranah pengadilan perdata atau penyelesaian internal BPN.
• Sengketa pertanahan PTUN hanya terjadi bila ada keputusan TUN (misal: sertifikat, izin pertanahan) yang mengandung cacat administratif, paksaan, atau pelanggaran hukum.
• Dalam praktik: sengketa batas teknis → pengadilan negeri; sengketa keputusan administrasi TUN → PTUN.
• Penting membedakan dokumen teknis vs keputusan administrasi agar kompetensi pengadilan dan prosedur hukum dijalankan tepat.

Lanjutkan Membaca

Artikel ini merupakan bagian dari ADIABEL – Reading Room, ruang reflektif tentang hukum pertanahan dan praktik kenotariatan.

Masuk Reading Room Kembali ke Library

1. Introduction

In land law practice, the question often arises: “Can measurement results issued by BPN officers become the object of a dispute in PTUN?” To understand this, it is important to examine land dispute categories under Permen ATR No. 11/2016, and to distinguish between administrative and private disputes.

2. Land Disputes and PTUN Competence

2.1 PTUN Authority

Disputes within the competence of the State Administrative Court (PTUN) are those arising from decisions of officers or State Administration Bodies (TUN), e.g., decisions concerning land certificates or land rights issued by BPN as a TUN body. PTUN handles administrative decisions that harm private parties due to procedural, substantive, or authority defects.

2.2 TUN Land Disputes

TUN disputes arise from decisions containing defects, such as:

• Executed within authority but ignoring formal procedures (procedural defect);
• Executed according to procedures, but contents contradict law, morality, or ethics;
• Involving coercion, fraud, mistake, or third-party intervention;
• Resolving only part of the matter, causing injustice;
• Adding conditions beyond authority;
• Unclear officer authority, both materially and procedurally.

3. Status of BPN Measurement Results

3.1 Definition and Function

Measurement Results are technical documents prepared by BPN officers to determine land boundaries and dimensions. Their main purpose is to support certificate issuance and land administration.

3.2 Are Measurement Results TUN Products?

According to Dr. Udin Narsudin, Measurement Results do not qualify as State Administrative Officer (TUN) products because they are prepared by technical officers, not officials authorized to make final administrative decisions; they are technical in nature, not legal decisions binding third parties administratively.

3.3 Legal Implications

Measurement Results cannot become the object of disputes in PTUN, even if they create boundary disagreements among landowners. Boundary disputes arising from Measurement Results are private and civil in nature, hence fall under district courts, not PTUN.

4. Illustrative Cases

4.1 Land Boundary Dispute

Two neighbors, A and B, dispute because the BPN Measurement Results show boundaries different from physical markers. Measurement Results lack TUN decision power, thus cannot be submitted to PTUN. A and B must resolve disputes via district court (civil) or BPN mediation.

4.2 Defective TUN Decision

The Head of BPN issues a new certificate without following formal procedures or ignoring objections from entitled parties. This certificate can be challenged in PTUN, as it constitutes an administrative decision issued by a TUN officer.

5. Narrative Conclusion

• BPN Measurement Results are technical, not TUN decisions.
• Disputes arising from Measurement Results are not PTUN objects, but fall under district courts or internal BPN resolution.
• PTUN land disputes occur only if there is a TUN decision (e.g., certificate, land permit) containing administrative defects, coercion, or legal violations.
• In practice: technical boundary disputes → district court; administrative TUN decisions → PTUN.
• It is important to distinguish technical documents vs administrative decisions so court competence and legal procedures are properly applied.

Continue Reading

This article is part of ADIABEL – Reading Room, a reflective space on land law and notarial practice.

Enter Reading Room Back to Library