Tanah Negara dan TIPIKOR terhadap Akta Notaris
Seringkali dalam pelaksanaan jabatan notaris harus membuat Akta berkaitan dengan tanah negara, misalnya terkait dengan tanah bekas hak Guna Bangunan, tanah bekas hak Guna Usaha, tanah garapan, tanah timbul (lidah tanah), dan lain sebagainya.
Oleh karena itu, tentu harus diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tanah negara itu sendiri. Tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam UUPA dan PP. 40/1996 adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Tanah Negara berbeda dengan Tanah Milik Negara.
Dalam hal ini, juga sangat berbeda dengan Aset Negara, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 10, yang menyatakan bahwa Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Manakala jangka waktu Hak Guna Bangunan (HGB) telah habis, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) PP. 40/1996, kepada bekas pemegang HGB diberikan kesempatan untuk mengajukan pembaharuan HGB atas tanah yang sama.
Demikian halnya apabila bekas pemegang HGB tersebut akan “menjual” hak prioritas untuk memperoleh pembaharuan HGB, maka pembayaran diberikan kepada bekas pemegang HGB, dan bukan kepada Negara, karena bukan merupakan aset Negara (bukan Barang Milik Negara).
Berkaitan dengan hal tersebut, tata cara permohonan hak atas tanah negara bekas HGB harus memperhatikan riwayat HGB yang bersangkutan. Hal ini sangat penting terkait dengan syarat dan alas haknya, sebagaimana dapat ditelusuri dalam PP. 40/1996, PP. 24/1997, dan PMNA Nomor 3 Tahun 1997.
Lalu, apakah Notaris yang membuat akta terkait peralihan atau pembaharuan hak tersebut dapat dikenakan sangkaan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)?
Jawabannya jelas: tidak mungkin.
Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Dari pengertian tersebut, unsur-unsur tindak pidana korupsi sangat jelas, dan tidak mungkin dikenakan kepada Notaris yang menjalankan kewenangannya secara sah. Tindakan Notaris dalam hal ini adalah membuat akta sesuai kewenangan yang dijamin oleh undang-undang.
Lanjutkan Membaca
Artikel ini merupakan bagian dari ADIABEL – Reading Room, yang membahas hukum pertanahan, kewenangan Notaris, dan batas pertanggungjawaban pidana dalam praktik kenotariatan.
In the performance of notarial duties, a Notary is often required to execute deeds related to state land, such as land formerly held under Building Use Rights (Hak Guna Bangunan), land formerly held under Cultivation Rights (Hak Guna Usaha), cultivated land, accreted land (land formed by sedimentation), and other similar categories.
Therefore, it is essential to first understand the legal meaning of state land itself. State Land as referred to in the Basic Agrarian Law (UUPA) and Government Regulation No. 40 of 1996 is land directly controlled by the State. State Land is distinct from State-Owned Land.
In this context, it is also fundamentally different from State Assets, as defined under Article 1 point 10 of Law No. 1 of 2004 on State Treasury, which provides that State-Owned Property comprises all assets purchased or acquired at the expense of the State Budget (APBN) or obtained through other lawful means.
Where the term of a Building Use Right (HGB) has expired, pursuant to Article 25 paragraph (2) of Government Regulation No. 40 of 1996, the former holder of the HGB is granted the opportunity to apply for the renewal of the HGB over the same land.
Likewise, where the former HGB holder intends to “sell” the priority right to obtain renewal of the HGB, the payment is made to the former HGB holder, not to the State, because such right does not constitute a State asset or State-Owned Property.
In this regard, the procedure for applying for rights over state land formerly subject to HGB must take into account the history of the relevant HGB. This is of crucial importance in relation to the requirements and legal basis of the right, as regulated under Government Regulation No. 40 of 1996, Government Regulation No. 24 of 1997, and Minister of Agrarian Affairs Regulation No. 3 of 1997.
The question then arises as to whether a Notary who executes a deed relating to such transfer or renewal of rights may be accused of committing a corruption offense (Tindak Pidana Korupsi).
The answer is unequivocal: it is not possible.
Under Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes, corruption is defined as any act carried out unlawfully by a person to enrich oneself or another person or a corporation, or to abuse authority, opportunity, or means due to position or office, which results in losses to state finances or the national economy.
Based on this definition, the elements of corruption are clearly delineated and cannot be attributed to a Notary who performs duties within the scope of lawful authority. The act performed by the Notary is the execution of a deed, which is expressly guaranteed and protected by law.
Continue Reading
This article forms part of ADIABEL – Reading Room, examining agrarian law, notarial authority, and the limits of criminal liability in notarial practice.